logotype

8 Jan     BKPPD Sulawesi Tengah
Written by bkppd   PDF   Print   E-mail

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Propinsi Sulawesi Tengah terbentuk dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Propinsi Sulawesi Tengah merupakan penggabungan dari dua SKPD yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2001.
Dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawes Tengah, Nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang disingkat dengan BKPPD.
 
 
8 Jan     Pensiunan PNS Tetap Dapat Berbakti pada Negara
Written by bkppd   PDF   Print   E-mail

Para pensiunan PNS tetap dapat berbakti pada negara pada saat purnabakti. Implementasinya adalah memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih mendalam kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Arahan ini disampaikan Wakil Kepala (Waka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno ketika melepas para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti pada Januari 2012 di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (22/12). Ikut hadir dalam kegiatan ini Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) Yulina Setiawati dan Deputi Pengembangan Kepegawaian (Bangpeg) Djoko Sutrisno.

Waka BKN Eko Sutrisno (tengah) menyampaikan arahan pada para pegawai yang akan memasuki masa pensiun didampingi Deputi Inka Yulina Setiawati (kiri) dan Deputi Bangpeg Djoko Sutrisno

Pada kesempatan yang sama, Yulina Setiawati menjelaskan bahwa para pegawai yang memasuki masa pensiunan sepatutnya bisa mengisi waktu luangnya dengan baik. Hal ini karena masa purnabakti merupakan kesempatan bagi pensiunan PNS untuk dapat merajut karier kedua. Semua peluang positif pada masa ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap memperhatikan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Sementara, Djoko Sutrisno menyatakan asanya agar para pegawai mensyukuri datangnya masa pensiun. Hal ini diperlukan karena tidak semua pegawai dapat memperoleh dan menikmati tunjangan pensiun dan hak-hak pensiun lainnya.

Delapan pegawai BKN Pusat yang memasuki masa pensiun pada bulan Januari 2012 adalah: Udhin Syamsudhin (Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan), Soemarsono (Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum), Pudjo (Direktorat Jabatan Karier), Paino (Biro Umum dan Perlengkapan), Saryono (Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II), Gunawi (Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara), Rachmat (Direktorat KEpangkatan dan Mutasi), dan Mustari (Biro Umum dan Perlengkapan). (ama-twr)

(sumber : www.bkn.go.id)
 
 
8 Jan     PNS dan MBR Peroleh KPR Murah
Written by bkppd   PDF   Print   E-mail

Humas BKN sebagai anggota aktif kembali menghadiri Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan oleh Bakohumas bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Kamis, (24/11) di Hotel Ambhara - Jakarta Selatan.

Sekretaris Menpera Iskandar Saleh dalam sambutanya menyampaikan bahwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedikitnya enam permasalahan perumahan dan pemukiman yang sering diadukan kepada Yayasan Lembaga Konsemen Indonesia (YLKI) akan teratasi. Keenam permasalahan tersebut menurut Iskandar Saleh yakni Keterlambatan serah terima rumah, Sertifikasi, Mutu atau kualitas bangunan, Informasi marketing yang menyesatkan, Fasos/fasum dan Biaya tambahan.

 
Read more...